Dinamis, kreatif, kekeluargaan

Loading...

YOUTH FOR THE FUTURE

SELAMAT DATANG DI BLOG PMR UNIT SMPN 18 KOTA BOGOR

Senin, 25 Januari 2010

KEGIATAN PALANG MERAH INDONESIA

(sumber : www.pmi.or.id)
Pemulihan Hubungan Keluarga (RFL)

Sesuai mandat konvensi Jenewa, TMS (Tracing and Mailing Services) ; salah satu pelayanan kemanusiaan PMI yang eksis sejak tahun 1975, mengalami perubahan nama menjadi RFL (Restoring Family Links). PMI adalah satu-satunya perhimpunan nasional di Indonesia yang menggunakan istilah TMS untuk memberikan pelayanan pencarian orang hilang akibat bencana maupun konflik, termasuk di antaranya kasus adopsi. Kemudian, Palang Merah Internasional (ICRC) merekomendasikan nama tersebut diganti. PMI sepakat dan resmi mengubah nama TMS menjadi RFL melalui SK no.5582 bulan November 2006, yang kemudian dikirimkan serentak ke seluruh PMI Daerah dan Cabang seluruh Indonesia. Sesungguhnya, tidak ada perubahan signifikan seiring pergantian nama tersebut.
Namun, kegiatan yang saat ini sedang gencar dilakukan, terutama di PMI Pusat, adalah menyosialisasikan RFL secara internal maupun eksternal. Secara internal, penguatan istilah tersebut dilakukan di kalangan PMI Pusat, Daerah, dan Cabang; sedangkan eksternal, menyosialisasikan RFL kepada instansi-instansi terkait, seperti BNPB, lembaga adopsi, imigrasi serta LSM-LSM lain, baik nasional maupun internasional. Dalam hal bentuk pelayanannya, tidak banyak yang berubah dari RFL sebagai nama baru dari TMS. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan saat ini adalah terbitnya buku panduan RFL, serta dicetaknya formulir-formulir baru yang akan segera didistribusikan serentak. Dalam kurun waktu setahun terakhir, RFL berhasil mengadakan kunjungan assessment ke 14 daerah di Indonesia, yaitu Maluku, NTT, Jawa Tengah, Bali, DIY, Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Utara. Kunjungan dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas RFL. Kunjungan tersebut memiliki tindak lanjut berupa pelatihan spesialis RFL untuk relawan, dan dari 13 daerah yang dikunjungi, hanya tiga daerah yang sudah mengadakan pelatihan, yakni PMI Daerah Jawa Tengah, Bali, dan DIY, sehingga total relawan RFL yang sudah dilatih spesialisasi berjumlah 78 orang. Salah satu persyaratan pelatihan spesialis adalah sudah dilaksanakannya pelatihan KSR dasar berstandar nasional, yakni 120 jam. Dari sepuluh daerah yang dikunjungi, beberapa sedang menyelesaikan KSR dasar dan sisanya menunggu kesiapan dari PMI Daerah sendiri.

Keikutsertaan PMI mencegah Pandemi Flu Burung

Kampanye menghadapi Pandemi Flu Burung Sejak virus flu burung tipe H5N1 menyerang manusia tahun 1997 di Hong Kong, penyebaran virus begitu cepat dan korban pun berjatuhan. Data per 1 November 2005 menunjukkan Indonesia berada di urutan kedua setelah Vietnam sebagai negara yang memiliki jumlah terbesar pasien yang diduga terinfeksi flu burung di dunia. Sebagai organisasi kemanusiaan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, PMI turut serta membantu Pemerintah menanggulangi flu burung. Lima hari setelah flu burung dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia, pada 24 September 2005, Ketua Umum PMI mencanangkan keikutsertaan PMI dengan melancarkan strategi public awareness, strategi pencegahan penularan oleh unggas, dan membantu dalam strategi surveillance.

Strategi PMI
1. Public awareness
Peningkatan penyadaran masyarakat menggunakan metode KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dengan menyebarkan leaflet, kunjungan door to door, dan membuat dialog interaktif untuk masyarakat yang dilakukan oleh relawan PMI. Beberapa kelompok sasaran kampanye: peternak sektor 4 (keluarga yang memelihara unggas di rumah), ibu rumah tangga dan anak-anak, serta tempat layanan umum dengan tingkat sanitasi minim (seperti terminal atau pasar tradisional). Aktivitas utama dari kampanye ini adalah pembentukan satgas di Daerah dan Cabang, termasuk pelatihan bagi relawan, hingga penyuluhan ke kelompok sasaran. Kegiatan tersebut sudah dijalankan di 12 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (khususnya Jabodetabek), Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Lampung, Jambi, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

2. Bio security
Penyemprotan desinfektan Virkon di kandang unggas untuk mencegah penularan virus dari unggas ke unggas. Kegiatan sudah dilakukan di Jabodetabek dan Sulawesi Selatan, tanpa menutup kemungkinan akan dilakukan juga di daerah lain.

3. Kegiatan surveillance berbasis masyarakat
Langkah antisipatif menyebarnya flu burung dilakukan dengan membantu memantau perkembangan penyebaran virus. Jika mengetahui terjadinya kematian unggas yang mencurigakan, relawan PMI akan melaporkannya kepada Dinas terkait untuk koordinasi tindakan selanjutnya. Aktivitas dari langkah ini mencakup pelatihan untuk relawan desa, koordinator kecamatan, koordinasi dengan PDS/PDR di lapangan, dan penyusunan Rencana Tanggap Darurat Flu Burung untuk tingkat desa.
Ayo Siaga Bencana
Anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan yang paling berisiko terkena dampak bencana. Kerentanan anak-anak terhadap bencana dipicu oleh faktor keterbatasan pemahaman tentang risiko-risiko di sekeliling mereka, yang berakibat tidak adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Salah satu upaya yang telah PMI lakukan untuk mengarusutamakan kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko dalam pendidikan sekolah adalah melalui mobilisasi jaringan Palang Merah Remaja (PMR) dan relawan yang tersebar di 33 provinsi. Mulai 2006 PMI telah menjalankan program Sekolah Siaga Bencana. Program ini adalah upaya PMI untuk mempromosikan konsep kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko bagi anak dan remaja sekolah melalui pengembangan program pemanfaatkan pendidikan ekstrakurikuler yang diterima oleh PMR serta menggunakan pendekatan kelompok remaja sebaya. PMR, sebagai anggota remaja PMI mempunyai peran dan peluang memengaruhi kelompok sebayanya, baik di sekolah maupun luar sekolah, untuk meningkatkan ketrampilan hidup sehingga dapat mengurangi masalah kesehatan serta dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Anak dan remaja bersama-sama bertukar informasi, mengidentifikasi masalah, merancang dan membuat kesepakatan solusi melalui kegiatan dan perilaku pengurangan risiko. Perilaku positif yang diawali sejak dini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup mereka di masa mendatang dan memberikan pengaruh kepada perilaku positif orang dewasa
Sumber Daya Manusia (SDM) profesional adalah salah satu kunci keberhasilan Pelayanan Kemanusiaan PMI. Upaya peningkatan profesionalisme SDM dilakukan melalui pelatihan di seluruh jajaran PMI, mulai dari tingkat Pusat hingga Ranting. Pelatihan di PMI meliputi bidang teknis, manajemen, serta pelatihan bidang PMR dan Relawan. Pengendalian mutu hasil pelatihan distandarisasi melalui sertifikat yang dikeluarkan PMI di seluruh jajaran (Pusat, Daerah, maupun Cabang). Standarisasi tersebut akan membuat klasifikasi pelatih sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya, dan pemegang sertifikat terhindar dari sebutan Pelatih Pusat, Pelatih Daerah, ataupun Pelatih Cabang. Selain sertifikat, standarisasi juga dilakukan terhadap komponen utama pelatihan, yaitu kurikulum.

Pembenahan kurikulum dilakukan berbasis pada kompetensi yang dituntut dimiliki peserta latih. Materi yang dibahas adalah materi yang mendukung tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Sedangkan proses pembelajaran bersifat partisipatif, yang secara aktif mengembangkan berbagai skenario pembelajaran dengan berbagai alternatif metode. Saat melakukan pelatihan, PMI berpegang pada Pedoman Pelatihan. Pernah dibuat tahun 1998, Pedoman Pelatihan kemudian dievaluasi dan memunculkan semangat standarisasi baru yang dimulai 2004. Pada tahun 2007, standarisasi pelatihan itu melahirkan pedoman yang mencakup tidak kurang dari 20 jenis pelatihan. Selanjutnya, pedoman tersebut menjadi acuan setiap pelatihan yang dilakukan di Daerah ataupun Cabang. Sepintas, program pelatihan ini tampak sederhana, namun harus ditangani dan dikelola secara serius. Sukses tidaknya sebuah program pelatihan tidak menjadi komitmen dan tanggung jawab Unit Pusdiklat semata, melainkan juga seluruh pihak yang ada di PMI. Dan, komitmen dan tanggung jawab itu sudah dimulai sejak awal pelaksanaan standarisasi pelatihan.
Pelatihan Teknis
1. Pertolongan Pertama (Fist aid),
2. Perawatan Keluarga (Home Nursing),
3. Pelatihan Kesehatan Remaja,
4. Pelatihan Program Dukungan Psikososial (Psychosocial Support Programme),
5. Pelatihan CBFA,
6. Pelatihan Ambulans,
7. Pelatihan Air dan Sanitasi (Water and Sanitation),
8. Orientasi Kepalangmerahan,
9. Pelatihan Diseminator,
10. Pelatihan PERTAMA (ICBRR),
11. Pelatihan KBBM,
12. Pelatihan Logistik,
13. Pelatihan Tanggap Darurat,
14. Pelatihan Manajemen Bencana


DONOR DARAH
Salah satu kegiatan PMI yang paling dikenal masyarakat adalah donor darah. Menyumbangkan sebagian darah untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan menjadi suatu sumbangan berarti dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tidak membutuhkan persyaratan sulit untuk menjadi calon donor.
Kriteria umum yang ditetapkan PMI adalah antara lain:
- calon donor harus berusia 17-60 tahun,
- berat badan minimal 45 kg
- tekanan darah 100-180 (sistole) dan 60-100 (diastole).
- Jika berminat, calon donor dapat mengambil dan menandatangani formulir pendaftaran; lalu menjalani pemeriksaan pendahuluan seperti kondisi berat badan, HB, golongan darah; serta dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter.
- Jika lulus, barulah darah dan contoh darah diambil.
- Namun, harus diingat, demi menjaga kesehatan dan keamanan darah, individu yang antara lain memiliki kondisi seperti alkoholik, penyakit hepatitis, diabetes militus, epilepsi, atau kelompok masyarakat risiko tinggi mendapatkan AIDS serta mengalami sakit seperti demam atau influensa; baru saja dicabut giginya kurang dari tiga hari; pernah menerima transfusi kurang dari setahun; begitu juga untuk yang belum setahun menato, menindik, atau akupunktur; hamil; atau sedang menyusui untuk sementara waktu tidak dapat menjadi donor.
Tunggu apa lagi, ayo ikut jadi donor darah

Program Dukungan Psikososial (PSP)

Program Dukungan Psikososial (Psychosocial Support Prgramme/PSP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial individu maupun masyarakat agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis dalam situasi bencana maupun kecelakaan. PSP diberikan kepada Kelompok masyarakat target Program dukungan psikososial PMI seperti anak-anak, remaja, dewasa dan lansia, penyandang cacat, pekerja kemanusiaan.

Manfaat Program Dukungan Psikososial
- Membantu individu untuk mengurangi beban emosinya.
- Mengembalikan fungsi sosial indvidu di dalam lingkungannya.
- Mengurangi risiko berkembangnya reaksi normal menjadi reaksi yang tidak normal.
- Meningkatkan kemampuan individu di dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi pasca bencana.
- Membantu para pekerja kemanusiaan untuk mengatasi masalah psikologis yang muncul akibat dari situasi yang dihadapi.
Pelaksanaan Program Dukungan Psikososial PMI tidak dilaksanakan melalui pendekatan individual/konseling, tetapi melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Rentan

Sesuai dengan kebijakan Palang Merah indonesia 1999-2004 dan merujuk pada Stragegy IFRC 2010, bahwa program kesehatan PMI Membantu masyarakat kelompok rentan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kebersihan diri dan fasilitas air bersih dan sanitasi; menjadikannya sebagai program terpadu dengan pemberdayaan masyarakat di bidang pertolongan pertama, penanganan bencana, dan pengembangan program “watsan” untuk masyarakat kelompok rentan yang mengalami kesulitan akses air bersih dan masyarakat di tempat pengungsian karena bencana atau konflik.
Sejak tahun 1999 PMI telah berpengalaman mengembangkan program air dan sanitasi sebagai bagian dari program Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (PPBM). Pada tahun 2002, untuk mengoptimalisasi pemberdayaan masyarakat, PMI telah mengadopsi pendekatan Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST).

Pada tahun 2005, selama operasi tsunami, PMI mendapat kesempatan untuk mengoperasikan ERU WatSan dari berbagai perhimpunan nasional, seperti; PM Spanyol, PM Perancis, PM Jerman, PM Austria, dan PM Macedonia. Setelah operasi tsunami selesai, kebanyakan peralatan ERU WatSan tersebut diserahterimakan kepada PMI, Bahkan peran serta PMI di bidang air dan sanitasi bertambah. PMI melakukan restrukturisasi organisasinya pada bulan Maret 2006 dan Sub Divisi WatSan telah dibentuk.
Aksi nyata yang dilakukan, pada tahun 2001 PMI telah mengembangankan program PPBM-PHAST dimulai di Tarakan Kalimantan Timur untuk masayarakat pantai yang kesulitan air bersih dan sanitasi dengan hasil yang cukup memuaskan. Kesuksesan ini PMI melanjutkan dalam mengembangkan didaerah lainnya seperti ; Indaramayu, Singkawang, Muara Enim, Cirebon, Blora, Bantul, Bau-Bau, Gorontalo (kota & kabupaten), Boalemo, bandar lampung, bengkulu selatan, Ogan komering ilir, jambi, pekan baru, serang, cianjur, kota ambon, maluku tengah, NTT, sejumlah kabupaten di Aceh , dan sejumlah kabupaten di Sumut (pasca bencana gempa dan tsunami 2004).
Untuk yang sedang berjalan sampai tahun 2009, PMI sedang mengembangkan program di wilayah Jakarta Selatan, Pasuaruan, Paser (Kaltim), Pohuwato dan Bonebolango(Gorontalo, Bangka, Pangkal Pinang, Aceh Barat, Serang, dan Indramayu.
Keikutsertaan PMI Dalam Bidang HIV & AIDS

Palang Merah Indonesia atau PMI merupakan organisasi kemanusiaan lingkup nasional dengan 33 Cabang di Seluruh Indonesia. Di akhir tahun 1994, PMI bergabung dengan Gugus Tugas HIV Palang Merah Bulan Sabit Merah Asia/ Asian Red Cross and Red Crescent HIV Task Force (ART) bersama dengan anggota Perhimpunan Nasional lain. Dalam ART, PMI memulai program Pendidikan Remaja Sebaya sebagai titik awal partisipasi dalam usaha mencegah penyebaran HIV antar kelompok-kelompok remaja. Sejak tahun 2000 PMI telah meluaskan program ke cabang-cabang yang dinilai memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menerapkan program tersebut. Secara bertahap, PMI meningkatkan program intervensi HIV & AIDS sebagai tindak lanjut Deklarasi Jenewa (2001).
Kasus HIV & AIDS saat ini sudah menjadi pandemie di Indonesia. Sejak kasus pertama dilaporkan pada tahun 1987, saat ini Indonesia sudah menjadi negara urutan ke 5 di Asia paling berisiko HIV & AIDS. Para pakar memperkirakan jumlah kasus HIV & AIDS sudah mencapai 130.000 orang, sehingga tidak bisa dihindari lagi bagi Indonesia untuk menerapkan kesepakatan tingkat Internasional yang diikuti kebijakan nasional.
Kebijakan PMI dalam Penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia
Berpartisipasi aktif dalam penanggulangan HIV & AIDS melalui tiga pendekatan yakni pencegahan, perawatan & dukungan terhadap Odha, anti stigma & diskriminasi terhadap Odha, serta berupaya melibatkan Odha pada tiap tahapan kegiatan. Berupaya untuk mengembangkan jaringan kerja dengan instansi dan lembaga terkait yang juga terlibat dalam program penanggulangan HIV & AIDS, termasuk dengan jaringan Odha.
Jenis-Jenis kegiatan HIV sesuai dengan kebijakan PMI adalah sebagai Berikut :
Pencegahan

1). Pendidikan Sebaya dan Mobilisasi Masyarakat; 2). Pendistribusian KIE untuk kelompok rentan sasaran program; 3). Rujukan untuk Konseling dan Tes Sukarela/ Volunteer Counselling and Testing (VCT); 4). Keterampilan personal, termasuk penggunaan kondom bagi meraka yang melakukan aktivitas bersiko penularan HIV dan IMS.
Perawatan dan Dukungan

1). Membantu memberikan rujukan untuk mendapatkan pengobatan, dukungan dan perawatan bagi Odha khususnya di rumah; 2). Membuat kelompok dukungan dan jejaring dalam masyarakat atau memperkuat kelompok yang sudah ada; 3). Mengembangkan kelompok dukungan masyarakat dan jejaring Odha dan kemitraan dengan organisasi Odha.
Anti stigma dan Diskriminasi terhadap Odha

1). Memastikan bahwa PMI memiliki kebijakan HIV lingkungan kerja dan program HIV untuk semua staf dan relawan; 2). Mengintegrasikan isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual berbasis gender dalam program / kegiatan PMI; 3) Pendidikan sebaya, mobilisasi masyarakat dan KIE berbasis masyarakat.
Sejauh ini PMI telah banyak mendapatkan dukungan dari Palang Merah Belanda, Palang Merah Jepang dan Palang Merah Australia serta IFRC. Di samping itu, beberapa PMI Daerah/ Cabang juga menerima bantuan langsung dari lembaga donor lain seperti UNFPA, FHI/ASA dan Komisi AIDS Propinsi serta Pemerintah Daerah.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar